Serunting.id, Jambi – Warga Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, mempertanyakan sikap Gubernur Jambi Al Haris terkait Konflik masyarakat Aur Kenali dan Mendalo yang menolak keberadaan Stockpile dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT SAS (anak perusahaan PT RMK Energy Tbk/RMKE) di daerah tersebut.
Ketua Organisasi Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) Jambi, Rahmat Supriadi mengatakan, sejak konflik antara warga Aur Kenali dan PT SAS terjadi selama bertahun-tahun, hingga saat ini belum ada sikap apapun juga dari Gubernur Jambi Al Haris.
“Konflik antara warga Aur Kenali dan PT SAS telah lama berlangsung, namun sebagai gubernur Jambi, Al Haris seakan acuh atas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakatnya,” ujar Rahmat Supriadi kepada media, Senin (08/09/2025).
Mewakili ratusan warga Aur Kenali dan Mendalo, Rahmat Supriadi mempertanyakan kepada Gubernur Jambi Al Haris, apakah membela masyarakat atau malah membela pengusaha batu bara (PT SAS) menindas rakyat Jambi.
“Kami warga mempertanyakan sikap Gubernur Jambi Al Haris, ini gubernur membela kami masyarakatnya atau PT SAS yang jelas menindas rakyat kecil. Ini yang kami ragukan,” ucapnya.
Dikatakan dia, Pemprov Jambi yang memiliki kewenangan penuh terkait masuknya investor ke Jambi. Apalagi yang pertama mengeluarkan ijin AMDAL ialah DLH Provinsi Jambi.
“Yang mengeluarkan Izin AMDAL PT SAS adalah Pemprov Jambi. Itu juga Dinas LH Provinsi Jambi tanpa melakukan analisis dampak lingkungan terlebih dahulu. Kami heran dengan sikap Gubernur Jambi Al Haris ini,” tegasnya.
Lebih lanjut dirinya meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk memberikan penjelasan terkait sikap gubernur yang tidak memikirkan nasib masyarakat Jambi.
“Jadi kepala daerah jangan pernah mengorbankan masyarakat demi investasi. Kami ragu ini ada kepentingan untuk meraup keuntungan pribadi pejabat Jambi,” tutupnya.(red)
Sumber : Pemayung.id
Discussion about this post